kabarita.com – Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), terutama generasi muda perlu menjadi perhatian khusus pemerintah daerah dan nagari dalam upaya menyongsong generasi emas Tahun 2045.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Ridwan Dt. Tumbijo saat reses perorangan masa persidangan I Tahun 2024-2025 di Pustaka Nagari Manggopoh, Lubuk Basung, Agam, Selasa (29/10).
Pondok bahasa yang merupakan program Nagari Manggopoh, menurut Ridwan perlu dicontoh nagari-nagari kabupaten/kota lain di Sumbar.
Saat ini, pondok bahasa itu pun memiliki pondok pondok bahasa inggris bagi anak-anak SD beranggotakan 25 siswa.
“Kegiatan seperti ini perlu didukung. Bahkan perlu pula menjadi tauladan bagi daerah lain,” ungkapnya.
Pada pertemuan tersebut, Ridwan juga berterim kasih pada warga Nagari Mannggopoh yang telah memilihnya pada pemilu legislatif Februari lalu.
“Alhamdulillah dan saya ucapan terima masih pada masyarakat Nagari manggopoh yang telah memberikan amanah ini. Saya akan berusaha sekuat tenaga memperjuangkan aspirasi dan membangun Nagari Manggopoh. Usaha dan perjuangan yang sama juga akan saya lakukan untuk daerah lain yang merupakan daerah pemilihan (dapil) III,” ujarnya.
Walinagari Manggopoh, Zahmi Rais yang menghadiri pertemuan itu mengatakan, reses anggota DPRD Sumbar merupakan tugas setiap anggota dewan. Tujuannya untuk menghimpun dan menjemput aspirasi masyarakat di dapil.
“Dengan datangnya Anggota DPRD Sumbar ke Nagari manggopoh kami, warga dapat menyampaikan aspirasi serta permasalahan dalam pelaksanaan pembanguan di daerah,” ungkapnya.
Warga yang hadir pun menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya permintaan bantuan bantuan untuk lembaga pendidikan khusus (LPK), contohnya pondok bahasa yang dikembangkan Nagari Manggopoh.
Warga juga meminta bantuan kendaraan untuk operasional pustaka keliling yamg menjangkau sembilan jorong di Kenagarian Manggopoh.
Kemudian permintaan bantuan sarana prasarana untuk taman kanak-kanak islam terpadu (TK IT) Yabunaiya.
Ada pula warga yang berharap pemerintah untuk memastikan didistribusikannya kembali pupuk subsidi SP 36. Hal ini dikarenakan pupuk tersebut harganya lebih terjangkau. Selain itu warga juga meminta bantuan kendaraan pengangkut sampah.