kabarita.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., menegaskan bahwa keberhasilan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya bergantung pada teknologi digital, tetapi juga pada kesadaran masyarakat bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri High Level Meeting dan Gebyar Pajak yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar di Auditorium Gubernuran, Rabu (14/8).
“Kita harus mengubah cara pandang. Pajak bukan beban, tetapi gotong royong modern untuk membangun Sumbar—baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, maupun sektor lainnya. Pajak adalah investasi nyata untuk masa depan daerah,” tegas Muhidi.
Ia menjelaskan, semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak, semakin besar pula ruang fiskal pemerintah untuk merealisasikan program prioritas. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya, mulai dari perbaikan jalan, pembangunan sekolah, hingga peningkatan layanan publik.
Lebih lanjut, Muhidi menilai digitalisasi perpajakan menjadi kunci penting dalam mempermudah, mempercepat, dan memastikan akuntabilitas pembayaran. Dengan sistem terintegrasi, data pajak dapat dikelola lebih transparan, akurat, dan terstruktur.
“Digitalisasi ini bukan hanya mempermudah masyarakat, tapi juga menjamin setiap rupiah pajak tercatat dengan jelas dan akuntabel. Ini langkah besar menuju tata kelola keuangan daerah yang modern dan terpercaya,” ujarnya.
Muhidi juga mendorong pemerintah daerah menghadirkan inovasi baru, seperti integrasi data antarinstansi, perluasan kanal pembayaran berbasis teknologi, hingga program insentif bagi wajib pajak patuh. Menurutnya, potensi pajak Sumbar sangat besar jika dikelola dengan sistem yang baik.
“Dengan digitalisasi, kita memiliki fondasi kuat untuk meningkatkan PAD, memperbaiki keuangan daerah, dan mewujudkan Sumbar yang lebih maju serta sejahtera,” tutupnya.
