kabarita.com – Pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta konsultasi dan monitoring ke DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk mengetahui seberapa besar dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja anggota dewan. Demikian disampaikan Ketua DPRD DKI, Khoirudin.
Disamping itu, pihaknya juga ingin mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Sumbar dalam mencoba mencarikan solusi terhadap efisiensi anggaran.
Ia menjelaskan, efisiensi anggaran tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap anggota DPRD DKI Jakarta, sebab otonomi berada di provinsi. Apalagi Jakarta mempunyai kekuatan fiskal.
Kondisi daerah berbeda, karena ada ketergantungan dengan dana transfer pusat antara 70-90 persen.
“Hal ini perlu disuarakan oleh DPR RI demi NKRI,” kata Khairuddin saat pertemuan dengan anggota DPRD Provinsi Sumbar, Daswanto dan Irsyad Syafar di ruang kerja sekretaris DPRD Provinsi Sumbar, Jum’at (9/5).
Selaku pengurus Asosiasi DPRD se Indonesia, ia berupaya menyuarakan atas kondisi yang dialami oleh DPRD se Indonesia.
“Kita akan bersurat. Suara teman-teman akan kita bawa di DPR RI,” ujar Khairuddin.
Ia mengatakan, DPRD DKI Jakarta akan membahas RKPD kemudian Perubahan APBD.
“Ini semua sangat penting saling berbagi informasi agar anggaran yang akan kita sepakati bersama bisa mengantisipasi dari semua kenyataan yang kita hadapi bersama,” jelas Khairuddin.
Khairuddin menjelaskan, selain ke DPRD Provinsi Sumbar, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta ada yang kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Jogjakarta dan Batam.
Banggar DPRD DKI Jakarta kunjungan kerja tersebut untuk mengetahui seberapa besar dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja sesuai dengan karakteristik daerah bersangkutan.
Anggota Komisi I DPRD provinsi Sumbar, Irsyad Syafar mengatakan, efisiensi anggaran berpengaruh terhadap fungsi pengawasan anggota dewan.
Untuk mengatasinya agar kinerja tetap berjalan maksimal dengan memperbanyak kegiatan rapat bersama mitra kerja.
Irsyad Syafar mendorong DPRD DKI Jakarta menyampaikan kondisi yang dialami DPRD Sumbar atas kebijakan pemerintah dalam efisiensi anggaran.
