kabarita.com – Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi mendorong agar pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Yamin bisa membangun koordinasi skala daerah hingga pusat untuk meningkatkan kinerja di sektor pelayanan dan pendapatan.
Hal itu dikatakan Muhidi saat mengunjungi RSUD Muhammad Yamin, Kamis (9/1).
“Untuk mencapai terget pembangunan sarana prasarana, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) hingga pencapaian pendapatan. Penting untuk membangun koordinasi skala daerah hingga pusat, seluruh potensi harus dioptimalkan, salah satunya tokoh-tokoh Sumbar yang berasal dari Pariaman,” kata Muhidi.
Muhidi mengatakan, pada tahun 2025 pola perencanaan pembangunan daerah berbeda dari tahun sebelumnya. Dahulu komposisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun untuk menyukseskan visi dan misi kepala daerah. Sementara pada tahun 2025 perencanaan kinerja dan kegiatan mesti sejalan dengan nawacita presiden.
“Jadi perlu membuka komunikasi untuk membangun komunikasi hingga ke tingkat pusat melalui jalur-jalur yang ada. Keuangan daerah cukup terbatas akibat adanya pengurangan pendapatan pada komposisi APBD,” katanya.
Dia menyebutkan penyelenggara pemerintah provinsi, terus memetakan dan meningkatkan PAD untuk optimalisasi pembangunan daerah. Keuangan daerah sekarang terbatas, maka perlu membangun jaringan hingga pemerintah pusat.
“Tidak hanya meningkatkan PAD, penyelenggara pemerintah provinsi juga akan melakukan penataan aset. Terpenting perlu juga menata potensi yang ada,” katanya.
Kunjungan Kerja Muhidi ke RSUD Muhammad Yamin didampingi oleh Plt Sekretaris DPRD Sumbar Maifrizon dan disambut langsung oleh Direktur RSUD Muhammad Yamin, Dr.Mutiara Islam.
Mutiara mengatakan, rata-rata pendapatan RSUD Muhammad Yamin Rp 7 miliar per bulan.
Namun ada persoalan terkait klaim BPJS Kesehatan sehingga mengurangi pendapatan menjadi Rp 3 miliar.
Sementara itu, target pendapatan tahun 2025 RSUD Muhammad Yamin sebesar Rp 74 miliar. Untuk mencapai target itu perlu dilakukan beberapa upaya, diantaranya penambahan dokter spesialis untuk urologi, rehabilitasi medik hingga radiologi.
“Tidak hanya itu, penambahan layanan kemoterapi juga perlu ditambah, penambahan aset ATM hingga penyediaan outlet UMKM,” katanya.
Ia mengatakan, pada tahun 2024 kegiatan pembangunan bangsal untuk penyakit dalam tidak terlaksana karena kajian teknisnya belum memenuhi syarat. Sejumlah kegiatan fisik juga tidak terlaksana karena tidak ada kepastian penerimaan dan pendapatan.
“Salah satu faktor turunnya pendapatan adalah, sistem klaim BPJS yang merugikan RSUD Muhammad Yamin, ” katanya. (*)
