kabarita.com – Ketua DPRD Sumbar Muhidi audiensi bersama pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Sumbar dan Kota Padang, Rabu (15/1) di gedung DPRD setempat.
Adapun pertemuan ini membahas strategi dan dukungan untuk menunjang kegiatan FPK dalam menjaga kerukunan antar suku dan etnis di Sumbar.
Dalam dialog yang berlangsung dari pukul 9.00 hingga 11.30 WIB, pengurus FPK menyampaikan program kerja ke depan serta kebutuhan sekretariat sebagai pusat aktivitas dan diskusi untuk melahirkan gagasan.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengapresiasi inisiatif FPK dan menyatakan komitmen untuk mendukung kebutuhan tersebut.
“Setiap orang memiliki asal usul dan dapat dijadikan contoh tauladan yang menginspirasi. Generasi muda mesti mempelajari dan mencontoh pada para tauladan tersebut,” katanya.
Muhidi juga mengatakan ia berharap kerukunan antara berbagai elemen masyarakat dapat menguatkan solidaritas sosial di Sumbar.
Pada FPK, Muhidi berharap lembaga tersebut bisa berkembang hingga memiliki banyak cabang di tingkat kabupaten, kota, kecamatan bahkan kelurahan.
“Salah satu yang bisa dibantu FPK adalah terkait pengentasan perilaku menyimpang masyarakat seperti LGBT serta penyalahgunaan narkoba hingga tawuran,” kata politisi PKS ini.
Ia mengatakan, untuk mencapai Indonesia Emas 2045 semua lapisan masyarakat diharapkan bisa ikut berpartisipasi menyelesaikan berbagai permasalahan sosial tersebut.
Muhidi juga berharap FPK bisa memiliki program jangka panjang yang bisa membimbing generasi muda dalam mengembangkan keterampilan serta pengetahuan.
Ia juga menambahkan bahwa kebutuhan FPK dapat direalisasikan pada APBD 2025, dengan harapan ada peningkatan pendapatan daerah di tahun berjalan.
Sementara itu, Ketua FPK, Dr. Otong Rosadi mengatakan berdirinya lembaga ini didasari karena adanya kerusuhan antar etnis. Terutama pula untuk menindaklanjuti Permendagri Nomor 34 Tahun 2006.
“FPK berfungsi wadah untuk integrasi sosial melalui berbagai kegiatan antar etnis. Kami berharap FPK mendapatkan perhatian khusus sehingga bisa ada di semua kabupaten kota,” ujarnya. (*)
